Jakarta – Anggaran belanja subsidi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2023 direncanakan sebesar Rp 298,5 triliun.
Dana ini akan ditujukan untuk mengurangi beban hidup masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan.
“Belanja non KL untuk subsidi adalah Rp 298,5 triliun,” ungkap Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, saat rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, mengutip cnbcindonesia.com, Selasa (20/9/2022).
Pada rinciannya, subsidi energi pada tahun depan Rp 212 triliun. Kebijakan yang akan dilaksanakan antara lain melanjutkan pemberian subsidi untuk minyak tanah dan solar, disertai dengan pengendalian volume dan pengawasan atas golongan atau sektor yang berhak memanfaatkan.
Dalam subsidi energi juga akan ada kebijakan transformasi subsidi LPG 3 kg menjadi berbasistarget penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial. Pemerintah juga akan memberikan subsidi listrik tepat sasaran.
Subsidi pupuk akan diberikan sebesar Rp 25,3 triliun dengan fokus pembenahan agar tepat sasaran. Adalah melalui pembatasan jenis pupuk bersubsidi untuk urea dan NPK kepada komoditas prioritas.
Subsidi PSO Rp 7,8 triliun meliputi PT KAI, PT Pelni dan Perum LKBN Antara. Pemerintah juga masih akan memberikan subsidi bunga kredit yang tahun depan sebesar Rp 45,6 triliun dan subsidi pajak Rp 7,9 triliun.
