Gumpalannews.com, SIMEULUE – Dalam rangka menindak lanjuti surat Pemeritah Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 030/1364/2022 yang ditujukan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sinabang Perihal Pemanfaatan Tanah dan Bangunan bekas Lembaga Pemasyarakatan Sinabang.
Wakil Ketua DPRK Simeulue, Sunardi Sihombing bersama Anggota DPRK Simeulue Ihya Ullumuddin, didampingi Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Simeulue Asludin, melakukan konsultasi ke Kementrian Hukum dan Ham RI. Jum’at (07/10/2022).
Pria yang akrab disapa Andung Ihya Ullumuddin (A.I.U) itu, mengatakan berdasarkan penjelasan dari pihak Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia bahwa pihaknya telah bersurat kepada Kementrian Keuangan Republik indonesia melalui surat yang bernomor SEK-PB.03.01-221 tanggal 26 April 2022 perihal Permohonan penggantian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) Kementian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sebagai Underflying Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 Jakarta.
“Sebagai Wakil Masyarakat Simeulue saya berharap agar Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementrian Keuangan Republik Indonesia segera mengganti/mengeluarkan dari daftar Underflying Aset terhadap Tanah dan Bangunan bekas Lembaga Pemasyarakatan Sinabang, yang telah di hibahkan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan berita acara serah terima penghibaan tanah dan bangunan milik Departemen Hukum dan Ham RI pada cabang Rutan Sinabang Sertifikat Hak Pakai Nomor 46/1992 Kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : A.PL.02.01-50.1.1 tanggal 03 November Tahun 2006 bertempat di jakarta,” Kata Ihya Ullumuddin kepada Gumpalannews.com. Minggu (09/10/2022).
Andung Ihya, menyarankan kepada Pemerintah Kabupaten Simeulue agar mengawal secara serius terhadap proses yang sedang berlangsung agar Tanah dan Bangunan tersebut dapat dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Simeulue mengingat letak tanah tersebut sangat strategis dan bernilai ekonomis.
“Saya menyarankan agar Pemerintah Daerah kita mengawal secara serius terkait hal ini,” Kata Ihya Ullumuddin yang juga Ketua Fraksi Amanat Karya Adil Makmur (FAKAM) itu.
Laporan : Abraham
