Gumpalannews.com, Banda Aceh – Sejak masa Sultan Iskandar Muda hingga saat ini, masyarakat Aceh telah dikenal melalui keberagaman suku bangsa yang datang sejak era abad 16 dan 17. Fakta tersebut telah menasbihkan masyarakat Aceh sebagai masyarakat yang plural.
“Artinya keberadaan suku-suku tersebut adalah sebuah realitas. Kita punya keberagaman etnik, budaya, bahasa, tradisi dan agama. Dalam kehidupan masyarakat Aceh yang telah hidup dalam keberagaman, keberadaan suku-suku tersebut menjadi modal untuk menjalin silaturahim, saling membangun kepercayaan, menghormati dan menghargai, memahami entitas keberagaman. Karena keberagaman itu merupakan bagian dari sunnatullah,” jelas Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Aceh Prof. Syahrial Abbas, seusai memberikan materi pada Raker FPK se Aceh 2022 di Aula Kesbangpol Aceh, Senin, 17 Oktober 2022.
Prof. Syahrial melanjutkan, sebagai sebuah bangsa yang besar dan merujuk dari berbagai realitas yang ada, pihaknya tak memungkiri tentang adanya sejumlah potensi konflik yang terjadi. Ia pun merincikan sejumlah benih konflik, seperti pada dimensi ekonomi terkait penguasaan sumberdaya ekonomi yang tidak adil dan dari sisi persinggungan yang terjadi kehidupan sehari-hari.
“Potensi-potensi ini perlu kita identifikasi dan dilakukan mitigasi, sehingga ini bisa mencegah atau melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi konflik di tengah kehidupan masyarakat kita. Karena resiko konflik ini besar sekali, tatanan kehidupan sosial hancur, pendidikan ambruk, tatanan kehidupan ekonomi tidak baik dan akibatnya kita akan berada dalam kesulitan dan bahkan keterbelakangan akibat konflik,” terang Prof. Syahrial.
Dia pun menceritakan tentang pengalaman panjang masyarakat Aceh yang terjebak dalam pusaran konflik selama 30 tahun.
“Dampaknya luar biasa. Pendidikan, kesehatan, mungkin juga akses-akses dalam sumber daya ekonomi mungkin juga dapat kita rasakan saat ini,” tutur Prof. Syahrial.
Oleh karena itu, tambahnya, dia berharap keberadaan FPK dapat memberikan kontribusi agar potensi konflik dapat diidentifikasi dan dilakukan mitigasi, dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada kepala daerah.
“Mudah-mudahan atas dasar rekomendasi itu pemerintah daerah dapat mengambil tindakan dan kebijakan dalam rangka membangun harmoni sosial kehidupan masyarakat dan bernegara,” harap Prof. Syahrial.
Sebelum menutup keterangannya, Prof. Syahrial menjelaskan yang sedang dilakukan FPK saat ini merupakan bahagian dari upaya anak bangsa membangun relasi sosial kerukunan nasional yang bermuara pada menguatnya pembangunan ketahanan nasional di Aceh.
“Kegiatan Raker FPK ini dalam rangka memetakan isu-isu kebangsaan, pembauran dan merancang kegiatan-kegiatan tahun 2023 dalam FPK baik dalam skala provinsi, maupun di level Kabupaten/kota,” demikian Ketua FPK Aceh Prof. Syahrial Abbas.
Laporan : Im Dalisah
