Gumpalannews.com, NAGAN RAYA – Penjabat (Pj) Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas, AP, S.Sos., M.Si yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Ir.H. Ardimatha mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Daerah, di Aula Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) komplek Perkantoran Suka Makmue, Senin (14/11/2022).
Rakornas yang dilaksanakan secara virtual itu membahas langkah konkrit pengendalian inflasi daerah sebagai tindak lanjut Arahan Presiden RI dan Kementerian Dalam Negeri.
Rakor itu, dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jhon Wempi Wetipo, SH., M.H dan di ikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia
Pada kesempatan itu, Jhon Wempi Wetipo menyampaikan bahwa Deflasi dibulan Oktober tahun 2022, terjadi deflasi 0,11% sehingga secara year on year angka inflasi nasional mengalami kenaikan menjadi 5,71%. Jelasnya
Oleh karena itu, Wamendagri mengharapkan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) agar dapat melakukan langkah konkrit dalam pengendalian Inflasi Daerah di masing-masing tempat.
Ia juga memaparkan, ada enam upaya konkrit Pemda dalam penanganan inflasi yang pertama, melaksanakan operasi pasar murah, selanjutnya melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan beras, kemudian kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Selanjutnya, gerakan menanam, merealisasikan BTL dan terakhir dukungan transportasi APBD. Paparnya.
Lebih lanjut, John Wempi Wetipo meminta kerja sama semua Pemda untuk menetralisirkan harga pangan salah satu harga kebutuhan pokok yaitu beras. Harapnya
“Jadi saya meminta Pemda harus bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam rangka menetralisirkan harga,” ungkapnya
John Wempi Wetipo menjelaskan, bahwa sebagian besar harga barang kebutuhan pokok ditanggal 11 November 2022 berada dalam kondisi yang stabil.
Ia menuturkan, mulai dari tanggal 11 November 2022 terjadi penurunan harga yang signifikan jika dibandingkan pada bulan lalu dan minggu lalu, kecuali bawang merah dan kedelai. Katanya.
Meski begitu, John menyebutkan hanya ada 12 pemerintah daerah yang telah melakukan keenam upaya tersebut. Ia berharap pemerintah daerah lain yang belum melakukan upaya tersebut agar bisa segera melaksanakannya tujuannya inflasi bisa ditekan lebih cepat. Kegiatan itu turut di hadiri oleh unsur Forkopimda, Asisten I dan Para Kepala SKPK terkait lainnya.
Laporan: Teuku Rahmat
